Jumat, 15 November 2013

makalah wawasan pendidikan



SEJARAH, SISTEM DAN POLA PENDIDIKAN JERMAN
Disusun Oleh :
Ahmad Anif Wahbullah
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
KATA PENGANTAR
Alhamduillahi robbil “alamin rasa syukur selalu kepada Allah SWT karena rahmat dan nikmatnya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan temam-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini.
Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan berdzikir, berfikir dan beramal shaleh, panutan kita bergerak sepanjang massa.
Pada makalah ini penulis ingin membahas tentang sejarah, system dan model pendidikan di jerman, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.








DAFTAR ISI

Kata Pengantar  ………………………………………………………………………………         2
Daftar Isi  ……………………………………………………………………………………. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang  ……………………………………………………………………… 4
B.     Rumusan Masalah …………………………………………………………………… 4
C.     Tujuan  ………………………………………………………………………………. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Sejarah Pendidikan Jerman  …………………………………………………………  5
B.     Sistem dan Pola Pendidikan Jeran ……………........………………………………... 6
BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan …………………………………………………………………………. 11
B.     Saran ………………………………………………………………………………... 11
BAB IV
A.    Daftar Pustaka ……………………………………………………………………… 12




BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Saat membayangkan pendidikan di jerman yang muncul adalah pendidikan yang cukup teratur, dengan disiplin kaku dan setiap aktivitasnya di atur sampai sekecil-kecilnya. Seperti kebanyakan sejarah pendidikan eropa lain yang konsep pendidikanya muncul dari system pendidikan kemiliteran. Aspek pendidikan di jerman cukup mempunyai peran penting dalam kemajuan Negara ini, dari situlah kita perlu mengupas tentang sejarah pendidikan di jerman. Sisitem dan pola pendidikan di jerman.

B.     Rumusan Masalah
@ Bagaimana Sejaran Pendidikan di Jerman?
@ Bagaimana Sistem Pendidikan di Jerman?
@ Bagaimana Konsep pendidikan di Jeman?

C.    Tujuan
@  Menjelaskan Sejaran Pendidikan di Jerman
@  Menjelaskan Sistem Pendidikan di Jerman
@  Menjelaskan Konsep pendidikan di Jeman









BAB II
PEMBAHASAN
A.    SEJARAH PENDIDIKAN DI JERMAN
Kemajuan pendidikan di jerman muncul pada abad ke 19 yang di sebabkan oleh kesadaran Negara-negara bagian jerman dan iklim Negara eropa yang lain yang mulai menjadikan pendidikan sebagai bagian utama pendidikan nasional. Bahkan pendidikan system pendidikan di jerman banyak di adopsi oleh Negara-negara eropa baik secara utuh maupun melalui modifikasi seperti Skandinavia, Swiss dan Amerika Serikat.
Prusia adalah satu Negara bagian jerman yang tetap merdeka selama hampir merdeka sepanjang abad lalu, Negara inilah yang mengukir kesan kuat pendidikan jerman di luar negeri. Negara bagian ini mempunyai peran penting dalam kemajuan pendidikan di jerman, disebabkan oleh kemerdekaan Negara ini yang cukup lama, Negara ini abad ke -16 sudah berhadapan dengan Reformasi, sehingga proses keilmuan di prusia lebih matang dibandingkan Negara bagian yang lain.[1]
Seperti pendidikan di Negara eropa yang lain yang meyoritas penduduk memeluk agama Kristen, pendidikan di Jerman tidak lepas dari ikut campur dari kalangan Gereja. Sudah menjadi tradisi semenjak awal abad pertengahan bahwa geraja selalau terlibat dalam pendidikan, pendidikan mulai bias lepas dari pengaruh gereja saat abat ke 17, para pastsedangkan the Lander (asal mula kekuasaan daerah) selalau pula mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pengumuman resmi mengenai wajib belajar pada beberapa daerah semanjak akhir abad ke-17 dapat dianggap sebagai penanda resmi bahwa masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara. Semenjak itu, pengaruh gereja secara umum mulai berkurang. Maka masalah pendidikan mulai saat itu terletak terutama pada kekuatan politik para guru, orang tua, siawa/mahasiswa sebagai perubahan dalam sistem pendidikan, semenjak itu pula pembicaraan di tingkat “Lander” berlangsung terus tentang tujuan reformasi pendidikan. Pemerintah negara bagian (State) cenderung untuk menempatkan pendidikan sebagai hak azasi dengan penekana pada, usaha pendidikan itu atas inisiatif sendiri, persamaan, dan tindakan pengimbalan, sementara pihak Kristen menginginkan tujuan dan kegiatan pendidikan itu bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat, seperti penyiapkan lulusan yang berkualitas.
Politik pendidikan dan formulasi tujuan pendidikan merupakan topik yang hangat dalam kelompok Republik Demokrasi. Pada tahun 1949, lebih dari 2/3 guru-guru yang bertugas dibawah partai Sosialis Nasional diganti dengan guru-guru baru yang telah mendapat pendidikan jangka pendek. Dengan demikian kecocokan dengan peraturan komunis dapat tercapai lebih meyakinkan. Maka berlangsunglah model pendidikan Soviet, seperti prinsip “pengajaran politeknik” (1958-59), dengan tujuan formal pendidikan untuk membentuk pribadi sosialis. Sistem pendidikan berjalan secara ketat, denagn kontrol politik tersentralisasi, serta perencanaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan doktrin negara.
Dengan hilangnya dasar ideologi yang utama, dan sistem politik pun berubah, reunifikasi jerman memaksa Lander jerman timur menyesuaikan sistem pendidikannya dengan struktur yang ada di Jerman Barat. Maka dalam konstitusi Negara (baru) serta dalam pembukaan Undang-undang tentang Sekolah khusus dan Universitas ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan.

B.     SISTEM DAN POLA PENDIDIKAN JERMAN
1.      System pendidikan di jerman
Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah. Beberapa Lander (penguasa daerah) membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislative. Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam system daerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam Negara bagian adalah kementrian kabinet atau Kementrian Kebudayaan (Kultusministerium).  Pada Negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh  kementrian Negara bagian, tetapi melalui badan administrasi regional yang merupakan bagian dari badan ekskutif. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infra-struktur yang diperlukan dan adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.
1)      Biaya Pendidikan.
Alokasi biaya pendidikan  sepenuhnya bersumber dari Lander (Daerah) dan masyarakat setempat, kecuali untuk pendidikan tinggi. Menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Hampir semua program pendidikan di jerman bersifat gratis (termasuk pembebasan uang kuliah di pendidikan tinggi). Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang kecil, kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal Pengeluaran pemerintah federal pada tahun 1990 untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3% dari GNP.
2)      Personalia.
Hanya guru-guru Gymnasium dan sebagian guru-guru specialis untuk bidang keuangan yang dididik di tingkat Universitas (S1), dengan tekanan utama bidang keahlian daripada bidang keguruan. Namun demikian. sejak tahun 1960, telah mulai dicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru, minimal telah di didik di Universitas. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode mengajar ditempuh melalui in-service training.
3)      Kurikulum.
 Kurikulum dirumuskan oleh  Kementrian Pendidikan sesuai Negara bagian masing-masing dibawah kendali Lander (pemerintah daerah),Sebagian besar Lander mewajibkan mata pelajaran di  primary educationsebagai berikut: German; mathematics; social studies (usually taught as Sachunterricht); history (usually taught as  Sachunterricht ) geography (usually taught as  Sachunterricht);  biology (aspects of biology are taught within science, which is usually taught as Sachunterricht ); physics (aspects of physics are taught within science, which is usually taught as Sachunterricht); chemistry (aspects of chemistry are taught within science, which is usually taught as  Sachunterricht  ); art; music; sport; religion; and modern foreign languages. Sedangkan untuk sekolah menengah, kurikulum berbeda-beda 7penekannannya, sesuai jenis sekolah sebagaimana dijelaskan di depan. Namun paling tidak pada setiap jenis sekolah menengah tersebut memuat materi pelajaran sebagai berikut: German; mathematics; on foreign language (usually English); natural and social sciences; music; art; and  sport.
4)      Sistem Ujian dan Sertifikasi.
Penilaian akhir tahun siswa di dasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa. Dari Grade 2 (primer, umur tujuh) dan seterusnya, hanya terdapat laporan setengah-tahunan meliputi komentar terhadap kemajuan dan nilai yang diperoleh dengan membandingkan kinerja mereka dengan apa ada pada selain dalam sebuah kelompok pengajaran. Terdapat satu kecenderungan ke arah pelaporan proses belajar dan kinerja, dan terhadap keikutsertaan kelas serta perilaku sosial di sekolah. Anak-anak yang nilainya dan hal lainnya  tidak cukup harus (dapat memilih) untuk mengulang kembali di awal tahun baru. Tidak ada  nilai  ujian atau ijasah di sekolah dasar, yang ada hanya sebuah laporan kinerja siswa pada akhir tahun. Ujian nasional di selenggarakan pada grade 10 dan 12.[2]
2.      POLA PENDIDIKAN JERMAN
a.      Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi
Tergantung pada negara bagian, wajib sekolah di Jerman berlaku sembilan atau sepuluh tahun,[3] dengan normal anak masuk sekolah pada usia enam tahun. Jika seorang siswa gagal mendapatkan sertifikat tamat belajar, ia tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan formal, dan hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang bersangkutan.
Pendidikan dasar biasanya berlangsung empat tahun, tetapi ibu kota negara, Berlin, melaksanakan sistem enam tahun, beberapa negara bagian lainnya melaksanakan pengajaran tambahan dua tahun pada Grade 5 dan 6 dalam suatu lembaga perantara yang memberikan berbagi jenis pelajaran sebagai persiapan masuk ke program-program sekolah menengah. Hari sekolah dihitung 190 hari setahun pada tingkat pendidikan dasar, dan anak-anak belajar mulai pukul 8:00 pagi sampai pukul tergantung pada tingkat kelas atau “Grade”.
Dari kelompok umur yang sama, 28,8% memasuki program atau sekolah yang lebih tinggi yang di kenal dengan Realschule, kadang-kadang di sebut juga Mittelschule (sekolah menengah). Biasanya, Realschule mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah.
Di Jerman Barat ada upaya semasa fase reformasi tahun 1970-an untuk menggabungkan Fachhochschulen dan universitas kedalam suatu institusi, sementara beberapa buah lembaga bentuk gabungan ini berjalan, model seperti ini tidak banyak mendapat simpati dan dukungan untuk dilaksanakan dalam sekala besar. Tetapi, satu pengecualian ialah penggabungan fakultas pendidikan guru ke dalam universitas yang sudah ada, atau peningkatan fakultas pendidikan guru menjadi universitas. 
b.      Pendidikan Prasekolah
Pada abad ke-18 dan 19, muncul lembaga-lembaga untuk mengurus kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan bantuan yang pada awalnya menyediakan pengajaran keagamaan (Injil). Pendidikan ini diarahkan pada pengendalian dampak-dampak negatif yang bermacam-macam akibat industrialisasi. Pendidikan prasekolah ini melayani anak-anak dari usia 3 tahun, dan guru-gurunya disiapkan melalui pendidikan kejuruan khusus, pendidikan prasekolah lazimnya tidak punya kurikulum untuk belajar membaca dan menulis atau berhitung.
c.       Pendidikan Khusus
Pada tahun 1989, baik di Jerman Timur maupun Jerman Barat, kira-kira 4% siswa tercatat pada lembaga-lembaga yang khusus melayani anak-anak cacat. Di samping itu, Jerman Timur menjalankan sistem sekolah khusus (Spezialschulen) bagi anak-anak yang punya bakat istimewa dalam bidang seni atau olah raga yang jumlahnya kira-kira 1% dari kelompok umur.
Biasanya anak-anak cacat diklasifikasikan berdasarkan cacat alami yang menimpanya, seperti buta, cacat fisik, gangguan mental dan sebagainya. Pengadaan kelas-kelas khusus, bahkan kadang-kadang sekolah khusus, mengikuti klasifikasi ini. Ada dua kategori yang termasuk program pendidikan khusus, yaitu yang disebut “kelainan tingkah laku” dan “kesulitan belajar” pada pendidikan khusus.
d.      Pendidikan Vokasional, Teknik, dan Bisnis
Sistem penandidikan yang menawarkan kualifikasi terdiri dari bermacam-macam jenis dan mempunyai struktur yang agak kompleks, paralel dengan pendidikan vokasional, teknik dan bisnis. Pendidikan vokasional diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri,  sedangkan ijazah diberikan oleh Kamar Dagang, Industri atau keuangan, program ini sering disebut “sistem ganda”. Sertifikat atau ijazah ini adalah resmi dan diakui oleh negara. Satu sekolah yaitu Fachgymnasium, secara resmi sekolah ini termasuk sekolah umum pada tingkat menengah keatas. Program kurikulumnya diarahkan pada bidang ekonomi, sosial dan teknikt.
Secara keseluruhan sistem pendidikan vokasional, teknik dan bisnis ini diselenggarakan dengan seperangkat peraturan yang mencakup persyaratan masuk, transisi, dan kualifikasi lulusan.

e.       Pendidikan Orang Dewasa dan pendidikan Nonformal
Pendidikan bagi orang dewasa (Adult Education) di Jerman dikelompokkan dalam tiga kategori umum, vokasional (termasuk teknik dan keuangan), dan politik. Program pendidikan orang dewasa ini didominasi penyelenggaraannya oleh volchochschulen, biyasanya didukung oleh masyarakat setempat. Walaupun sekolah ini mungkin terdaftar sebagai organisasi nirlaba. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup yaitu;
1.      Bahasa
2.      Ekonomi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam
3.      Kesehatan
4.      Kerajinan tangan
5.      Sekolah persamaan
6.      Politik dan ilmu-ilmu sosial
7.      Pendidikan, psikologi, dan teologi
8.      Kesusastraan dan seni
Mata pelajaran yang diberikan pada volkshochschulen dapat dianggap sebagai pendidikan vokasional orang dewasa, maka institusi ini menjadi sangat penting sebagai penyelenggara progran itu.
Pendidikan politik bagi orang dewasa diartikan terutama sebagai kegiatan yang erat hubungannya dengan partai politik, dan juga berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh serikat-serikat kerja. Mencapai 10% dari orang-orang yang sesungguhnya memerlukan peningkatan kualifikasi profesional melalui program ini. Dapat dikatakan bahwa sedikit sekali kegiatan ini dalam bentuk formal dengan pengertian diakui oleh pemerintah dengan sertifikat, program pendidikan orang dewasa sebagai sektor keempat dalam sistem pendidikan jerman bukan tidak  beralasan.



BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Kemajuan pendidikan di jerman muncul pada abad ke 19 yang di sebabkan oleh kesadaran Negara-negara bagian jerman dan iklim Negara eropa yang lain yang mulai menjadikan pendidikan sebagai bagian utama pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah.  Beberapa Lander (penguasa daerah) membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislative.

B.     Saran
Penulis menyarankan untuk tidak menggunakan makalah ini sebagai acuan yang mutlak karena makalah ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis menyarankan kepada semua pembaca makalah ini untuk mencari sumber-sumber lain untuk menyempurnakan makalah ini.















DAFTAR PUSTAKA
Thut I.N. dan Dom Adams. Pendidikan dalam masyarakat kontemporer. Pustaka pelajar. 2005
http://uninaamor.blogspot.com/2012/11/perbandingan-pendidikan-di-jerman-dan.html
http://kebebasan.wordpress.com/2007/09/08/perbedaan-pendidikan-jerman-dengan-indonesia/


[1] I.N. Thut dan Dom Adams. Pendidikan dalam masyarakat kontemporer. Pustaka pelajar 2005. Hal 117
[2] http://uninaamor.blogspot.com/2012/11/perbandingan-pendidikan-di-jerman-dan.html
[3] http://kebebasan.wordpress.com/2007/09/08/perbedaan-pendidikan-jerman-dengan-indonesia/

makalah manajemen LPI. KEPEMIMPINAN



KEPEMIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Manajemen Lembaga Pendidikan
Disusun Oleh :
Ahmad Anif Wahbullah
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
KATA PENGANTAR
Alhamduillahi robbil “alamin rasa syukur selalu kepada Allah SWT karena rahmat dan nikmatnya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini.Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan temam-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini.
Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan berdzikir, berfikir dan beramal shaleh, panutan kita bergerak sepanjang massa.
Pada makalah ini penulis ingin membahas tentang Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.







DAFTAR ISI

Kata Pengantar  ………………………………………………………………………………         2
Daftar Isi  …………………………………………………………………………………….3
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang  ……………………………………………………………………… 4
B.     Rumusan Masalah …………………………………………………………………… 4
C.     Tujuan  ………………………………………………………………………………. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Arti Pendidikan……………………………………………………………………… 5
B.     Fungsi Kepemimpinan…………..……………........………………………………...  7
C.     Gaya Kepemimpinan ………………………………………………………………... 8
D.    Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan ………………………………………...  10
BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan………………………………………………………………………….  11
B.     Saran ………………………………………………………………………………... 11
BAB IV
A.    Daftar Pustaka ……………………………………………………………………… 11




BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Kepemimpinan adalah factor yang penting dalam sebuah organisasi.faktor kepemimpinan menentukan bersil tidaknya sebuah organisasi. Dalam lembaga pendidikan islam di butuhkan para pemimpin yang mampu mewujudkan tujuan lembaga pendidikan islam semisal sekolah, guru, pegawai sekolah terutama kepala sekolah berperan penting dalam keberhasilan sekolah tersebut. Maka dari itu kita harus mengetahui tentang kepemimpinan agar kita dapat mengetahui bagaimana menjadi pemimpin yang baik.

B.     Rumusan Masalah
@  Bagaimana Arti Pendidikan ?
@  Bagaimana Fungsi Kepemimpinan?
@  Bagaimana Gaya Kepemimpinan ?
@  Bagaimana Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan ?

C.    Tujuan
@  Menjelaskan Arti Pendidikan.
@  Menjelaskan Fungsi Kepemimpinan.
@  Menjelaskan Menjelaskan Gaya Kepemimpinan .
@  Menjelaskan Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan .







BAB II
PEMBAHASAN
a.      Arti kepemimpinan
Kepemimpinan adalah ilmu yang wajib ada dalam diri setiap manusia.karena setiap manusia akan menjadi pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Manusia yang mempunyai ilmu kepemimpinan yang baik dan mampu mengaplikasikan dengan baik pula, maka selain akan bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang di sekitarnya dikarenakan manusia adalah mahluk social.
Dalam lembaga pendidikan islam, ilmu kepemimpinan sangat penting, semua orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan islam adalah seorang pemimpin, sebagai contoh dalam suatu sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin bagi dirinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan posisinya dalam lembaga pendidikan islam. sedangkan yang menjadi pemimpin  sekolah secara organisatoris (structural kepengurusan) adalah Kepala sekolah. Jadi seorang kepala sekolah harus menguasai kepemimpinan karena apabila seorang pemimpin tidak menguasai ilmu kepemimpinan maka, apa yang di pimpin akan hancur, seperti sabda Nabi Muhammad saw “siapa yang menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuranya” (H.R. Bukhori)[1].
Berikut adalah Pengertian dari kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli:
1.      Cooley (1902) mengemukakan bahwa kepemimpinan selalu merupakan inti dari tendensi, dan dilain pihak seluruh gerakan social bila diuji secara teliti akan terdiri dari berbagai tendensi yang mempunyai arti tersebut.
2.      Mumford (1906-1907) mendefinisikan kepemimpinan sebagai keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala social.
3.      Blackmard (1924) melihat kepemimpinan sebagai titik polarisasi untuk kerjasama kelompok.
4.      Bernard (1927) mengemukakan bahwa pemimpinan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan dari para anggota kelompok, yang pada giliranya iamemusatkan perhatian dan pendayagunaan energy anggota kelompok kearah yang diinginkan.
5.      Stuart (1927) mendifinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan yang memberi kesan tentang keinginan pemimpin, sehingga dapat menimbulkan kebutuhan, rasa hormat, loyalitas dan kerjasama.
Dari lima pendapat ahli di atas semuanya hampir sama yaitu  pengklasifikasian pemimpin sebagai pusat dari perubahan, aktifitas dan proses kelompok. Pemimpin di sini di posisikan sebagai penanggung jawab atas semua yang ada dalam kelompok atau organisasinya, pemimpin juga yang menyatukan semua keinginan dari kelompok untuk di wujudkan.
6.      Bogardus (1928) menggambarkan kepemimpinan sebagai bentukan keadaan pola tingkah laku yang membuat orang lain berada di bawah perilakunya.
Menurut bogardus pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kepribadian yang unggul di banding yang yang lain dalam suatu kelompok atau organisasi, sehingga orang-orang dalam kelompok atau organisasi tersebut mengikutinya.
7.      Orway tead (1935) mendefinisikan kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi orang untuk berkerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama.
Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain, orway tead cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Hal tersebut mencerminkan kurangnya pengakuan hak, keinginan dan kebutuhan anggota kelompok atau tradisi serta norma kelompok.
Teori ini dijadikan sebagai landasan para pemimpin yang otoriter, kebanyakan tumbuh subur di kelompok, organisasi, atau Negara yang menganut system monarci.
8.      Knickerbocker (1948), Berpendapat fungsional kepemimpinan adalah bila pemimpin dipersepsi oleh anggota kelompok sebagai pengendali dalam pemuasan kebutuhan mereka.
Pemimpin di gambarkan sebagai pengendali dalam memuaskan kebutuhan para anggota atau orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut.Dalam sebuah organisasi atau kelompok butuh seseorang yang mampu mengendalikan anggota kelompoknya yang nantinya mewujudkan kebutuhan dari seluruh anggota kelompok tersbeut.
9.      Koonts dan o’donnel (1955) memandang kepemimpinan sebagai aktifitas membujuk manusia untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama.[2]
Konts dan o’donnel berusaha untuk menghilangkan kesan pemaksaan dalam mendefinisikannya, dan tetap memakai konsep pemimpin sebagai factor yang menentukan di dalam hubungannya dengan para pengikutnya.
10.  Shartle (1956) mendefinisikan tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginanya.
11.  Sheriff (1956) memandang kepemimpinan sebagai suatu peranan dalam suatu skema hubungan yang di tentukan oleh harapan timbale balik antara pemimpin dengan anggota lainya.
12.  Smith (1948) dan Bass (1960) menyamakan kepemimpinan kintrol dari proses interaksi.
13.  Bavelas (1960) mendifiniskan kepemimpinan organisasional sebagai fungsi dari pemeliharaan keefektifan oprasional dalam system kepengambilan keputusan yang terdiri Dario atas pengelolahan organisasi.
14.  merton (1969) memandang kepemimpinan sebagai hubungan interpersonal yang berdasarkan keinginan dan bukanya berdasarkan keharusan.
Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanya kepemimpinan adalah ilmu untuk memerintah orang lain, yang didalam pekerjaanya untuk mencapai tujuan memerlukan bantuan orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam segala permasalahan yang berkenaan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Pemimpin ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan itu dan dapat membantu menstimulir para anggotanya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
b.      Fungsi dari seorang pemimpin
Menurut R.L. Khan mengemukakan pemimpin memiliki fungsi:
1.      Memberikan kepuasan terhadap kebutuhan para anggotanya, maksudnya pemimpin mengusahakan kenyamanan pada anggotanya baik dalam proses mencapai tujuan organisasi tersebut, maupun mengusahakan terwujudnya tujuan organisasi itu sendiri. Sebagai contoh dalam sekolah maka fungsi kepala sekolah adalah memberi kenyamanan pada guru dan stafnya yang lain, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam mengusahakan tujuan sekolah.
2.      Menyusun jalur mencapai tujuan, maksudnya membuat dan merancang  langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
3.      Menghilangkan hambatan-hambatan pencapaian tujuan,
4.      Mengubah tujuan anggota sehingga tujuan mereka bisa berguna secara organisatoris. Maksudnya menanamkan tujuan organisasi kepada setiap anggota sehingga tujuan organisasi menjadi tujuan bersama.
Menurut c. miljus mengatakan pemimpin mempunyai beberapa fungsi:
1.      Menentukan tujuan organisasi yang realistis, tujuan organisasi harus sesuai dengan latarbelakang terbentuknya organisasi tersebut dan juga harus yang mampu di capai, bukan sebuah hayalan yang tidak mungkin tercapai. Contoh dalam sekolah, kepala sekolah menentukan tujuan sekolah yaitu mencerdaskan pebelajar tidak boleh sekolah bertujuan untuk mencari laba uang sebanyak-banyaknya atau menjadikan pebelajar menjadi obyek coba-coba progam pemerintah karna tidak realistis
2.      Memfasilitasi anggota agar dapat bekerja dengan baik
3.      Mengkomunikasikan kepada anggota apa yang harus mereka lakukan/kerjakan.
4.      Mengapresiasi setiap tindakan anggota.
5.      Memberikan wewenang kepada anggota sesuai dengan tugasnya dan apabila ada tugas yang tidak bisa di kerjakan oleh anggota dapat mengundang partisipasi oleh anggota yang lain apabila memungkinkan.
6.      Menghilangkan hambatan.
7.      Menunjukan perhatian kepada anggota.
c.       Gaya kepemimpinan
Pada umumnya kepemimpinan dibagi menjadi tiga jenis:
1.      Kepemimpinan OTOKRATIK
Gaya kepemimpinan ini mutlak segala keputusan ada pada satu orang, gaya kepemimpinan ini sering menjadikan anggota menjadi tidak nyaman karena tidak mempunyai hak berupa peluang untuk membuat keputusan.
2.      Kepemimpinan DEMOKRASI
Yaitu kepemimpinan berdasarkan demokrasi, dalam arti bukan dipilihnya pemimpin itu secara demokratik, melainkan cara yang dilaksanakan sipemimpin yang demokratik, artinya kebijakan apapun itu di ambil secra musyawarah sehingga keputusan yang nantinya di putuskan oleh pemimpin adalah hasil musyawarah.
3.      Kepemimpinan BEBAS
Kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan yang menjadikan pemimpin sebagai penonton yang bersifat pasif.[3]
d.      Factor yang mempengaruhi kepemimpinan
Menurut davis ada empat factor yang mempengaruhi kepemimpinan
1.      Kecerdasan. Seorang pemimpin seharusnya mempunyai kecerdasan lebih dari para anggotanya,
2.      Kematangan keluasan social. Seorang pemimpin biasanya memiliki emosi yang stabil, matang, memiliki aktifitas dan pandangan yang cukup matang
3.      Motifasi dalam dan dorongan prestasi. Dalam diri seorang pemimpin harus mempunyai motifasi dan dorongan untuk mencapai suatu tujuan.
4.      Hubungan manusia. Memimpin harus bias mengenali dan menghargai para angotanya.









BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Kepemimpinan adalah ilmu untuk memerintah orang lain, yang didalam pekerjaanya untuk mencapai tujuan memerlukan bantuan orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam segala permasalahan yang berkenaan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Pemimpin ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan itu dan dapat membantu menstimulir para anggotanya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Fungsi dari seorang pemimpinialah Memberikan kepuasan terhadap kebutuhan para anggotanya, Menyusun jalur mencapai tujuan, Menghilangkan hambatan-hambatan pencapaian tujuan, Mengubah tujuan anggota sehingga tujuan mereka bisa berguna secara organisatoris, Menunjukan perhatian kepada anggota, Mengapresiasi setiap tindakan anggota, Memberikan wewenang kepada anggota sesuai dengan tugasnya dan apabila ada tugas yang tidak bisa di kerjakan oleh anggota dapat mengundang partisipasi oleh anggota yang lain apabila memungkinkan.
Ada tiga gaya kepemimpinan OTOKRATIK,DEMOKRASI, BEBAS.
Factor yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu Kecerdasan, Kematangan keluasan social, Motifasi dalam dan dorongan prestasi, Hubungan manusia.
B.     Saran
Penulis menyarankan untuk tidak menggunakan makalah ini sebagai acuan yang mutlak karena makalah ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis menyarankan kepada semua pembaca makalah ini untuk mencari sumber-sumber lain untuk menyempurnakan makalah ini.







DAFTAR PUSTAKA

Hussein bisri 1993.Hadist shahih bukhori.Al iklas. Surabaya.
Wahjosumidjo.2008. Kepemimpinan kepala sekolah. Rajawali pres. Jakarta.
Anoraga Pandji. 2003. Psikologi kepemimpinan. Rineka cipta. Jakarta.



[1]Hadist shahih bukhori.Hussein bisri.Al iklas. Surabaya. Hal 369
[2]Wahjosumidjo.Kepemimpinan kepala sekolah.Rajawali pres. Jakarta. Hal, 105
[3]Pandji anoraga.Psikologi kepemimpinan.Rineka cipta. Jakarta. Hal: 7
- See more at: http://blog-triks.blogspot.com/2011/05/pasang-emoticon-di-kotak-komentar-versi.html#sthash.VCvcG6HH.dpuf